Jokowi Dapat 'BOCORAN MENTERI' Atau Jokowi Yang 'BOCOR' ?

"Selamat pagi. Saya telah menerima beberapa versi 'bocoran' nama-nama menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024. Saya sendiri membacanya dengan antusias, kalau-kalau itu benar adalah bocoran 😀,"

[Jokowi, @jokowi, Kamis, 17/10/2019]


Publik mungkin kaget dan bertanya-tanya, kenapa Jokowi selaku Presiden yang memiliki hak prerogratif untuk menyusun kabinet mengunggah cuitan mendapat bocoran nama-nama calon menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024 ? Tentu pernyataan Jokowi ini sangat bertentangan dengan konstitusi yang mengamanatkan kepada Presiden, selaku pemegang hak prerogratif untuk menentukan susunan kabinet yang akan membantunya mengelola pemerintahan.

Hak Prerogatif (praerogatio, prerogativ) adalah hak ekslusif yang melekat pada Presiden, dimana Presiden memiliki wewenang secara mandiri dan otoritatif untuk menentukan dan menyusun kabinet kerja untuk membantunya.

Pernyataan Jokowi dalam akun Twitternya ini justru mengingatkan publik pada pernyataan Megawati, ketua umum PDIP. Dalam sebuah acara partai, megawati secara terbuka menyebut Jokowi sebagai petugas partai. Petugas partai bisa dimaknai orang yang menjalankan misi yang telah diberikan mandat dari partai, dan tidak boleh melakukan aktivitas apapun yang keluar dari garis kebijakan partai.

Jika pernyataan 'bocoran nama menteri' ini dikaitkan dengan status Jokowi sebagai petugas partai PDIP, apakah justru yang memilik kendali kekuasan, yang memiliki hak veto untuk menentukan siapa menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024 adalah Megawati ?

Belum lagi pernyataan para Ketum dan pembesar partai pendukung Jokowi, yang berulang kali menyatakan memilik hak atas menteri. Mereka, juga berulang kali bicara tentang porsi menteri dari partai mereka di menteri kabinet untuk pemerintahan periode 2019-2024.

Apakah, dengan demikian bisa juga disimpulkan bahwa yang memiliki hak veto atas menteri adalah Megawati, tetapi sejumlah petinggi partai politik yang memiliki fungsi sebagai 'Dewan Keamanan Jokowi' juga punya hak untuk menentukan susunan kabinet menteri Jokowi ?

Apakah, Jokowi seperti yang digambarkan tempo sebagai boneka yang dikendalikan dalang, sehingga tak mampu menentukan nasib kabinetnya secara mandiri ?

Mungkin hak prerogratif Presiden meskipun ada dalam konstitusi itu hanya isapan belaka. Secara materiil, justru PDIP dan partai koalisi Jokowi yang punya hak penuh untuk menentukan kabinet Jokowi, karena merekalah Jokowi menjadi Presiden. Tanpa Mega dan partai pendukung, niscaya Jokowi tak mungkin jadi Presiden untuk  periode 2019-2024.

Posisi Jokowi tak ubahnya seperti Ma'ruf Amien, cukup diam dan menunggu keputusan partai. Ma'ruf Amien sendiri secara jujur terbuka, mengaku tak dilibatkan dalam penyusunan menteri kabinet.

Jadi, unggahan Tweet Jokowi itu bukan mendapat bocoran menteri. Jokowi saja yang bocor, kenapa membahas nama-nama yang bukan kewenangannya ke ruang publik. Bukankah, lebih baik Jokowi diam dan tinggal mengumumkan keputusan menteri yang telah di ACC partai, ketimbang meracau tentang bocoran nama menteri kabinet ?

Hehe, dasar bocor. Menjalankan peran saja tidak sempurna, mungkin ini cara Allah SWT membuka tabir dibalik perebutan kursi menteri diantara elit partai. Dimana, Jokowi bukanlah pihak yang memiliki 'prerogratif' untuk menuliskan nama-nama menterinya. Jokowi terima bersih, tinggal Teken saja. [].

Penulis: Nasrudin Joha Adalah Penulis Senior

Berbagi :