Innalillah, Duka Putra-putri Padang dan Bugis dan Runtuhnya Negara di Papua





Korban Warga Padang papua Wamena

Oleh Dr. Syahganda Nainggolan

Innalillahi Wa Innailaihi Rojiun. Kita telah berduka besar atas wafatnya 32 orang pendatang di Papua. Jumlah tersebut, terdiri  dari 10 orang Padang dan 22 orang Bugis. Sangat tragis, memilukan dan menyesakan dada, karena beberapa diantaranya dibakar.


Pada tanggal 23 September lalu, ada korban setelah dipanah. Setelah itu korbannya dibacok, dan dibakar di sebuah pasar di Wamena. Sebuah priklaku dan perbuatan yang sangat biadab, bahkan tidak  berprikemanusiaan.

Wamena adalah sebuah kota kecil di wilayah Republik Indonesia. Sampai hari ini Indonesia sebagai Negara, masih dengan Jokowi sebagai presidennya. Kita semua tertutupi oleh kejadian keji ini, karena sibuk dengan gerakan mahasiswa di DPR, di pusat ibukota Jakarta.

Persoalan rusuh di Wamena bukanlah suasana perang, dimana Tentara dan Brimob melawan pasukan Benny Wenda, ketua Papua Merdeka. Bukan juga perang melawan kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM). Namun, perbuatan keji ini adalah pembantaian makhluk hidup yang tidak berdosa. Pembantain terhadap rakyat Indonesia di tanah airnya sendiri.

Akar Persoalan

Ketegangan di Papua selama ini membesar karena menyangkut keinginan rakyat Papua untuk merdeka. Paska insiden di Asrama Mahasiswa Papua, di Malang, dan Surabaya. Ketika itu mahasiswa Papua diejek secara rasis dengan sebutan monyet. Akibatnya, rakyat Papua bangkit dan bergerak di seluruh tanah mereka, dengan meneriakkan kata merdeka.

Kebencian rakyat Papua selama ini sebenarnya bersumber dari kesenjangan sosial antara masyarakat pendatang dan masyarakat pribumi asli. Kekerasan HAM yang ditenggarai terus berlangsung dari aparatur Negara. Bersamaan waktunya, muncul kesadaran baru di kalangan masyarakat Papua bahwa masuknya Papua ke dalam NKRI pada tahun 1969 melalui Papera (Penentuan pendapat rakyat) masih menysihkan sejumlah masalah.

Kesenjangan sosial itu bersifat horizontal diantara masyarakat. Masalah HAM yang bersifat vertikal antara rakyat terhadap negara memunculkan kesadaran baru di akar rumput rakyat Papua. Kenyataan ini terkait dengan bangkitnya kesadaran regional masyarakat Melanesia di wilayah pasifik. Misalnya, Fiji, Vanuati dan Salomon

Ketika masalah rasis ini mencuat bulan lalu di asrama mahasiwa Papua di Surabaya dan Malang, telah menjadi pemicu yang menggerakkan pembangkangan rakyat di Papua. Stabilitas kemanan dan politik di Papua mencapai titik terendah. Instabilitas Papua direspon Jokowi dengan mengundang beberapa tokoh-tokoh Papua ke Istana.

Sayangnya, Gubernur Papua Lukas Enimbe dan beberapa elit Papua meradang terhadap pertemuan Jokowi dengan tokoh-tokoh Papua. Gubernur Lukas menyatakan orang-orang yang diundang Jokowi ke Istana tidak mempunyai kredibilitas mewakili persoalan Papua. Mereka hanya mewakili kepentingan pribadi dan kelompok mereke.

Pendekatan Jokowi selain dialog yang tidak representatif, Jokowi juga mengirim Panglima TNI dan Kapolri ke Papua. Targetnya, Panglima TNI dan Kapolri dapat meredam gerakan-garakan perlawanan rakyat Papua, baik yang bersifat horizontal maupun vertikal.

Namun, belum sebulan dari kunjungan kedua pimpinan aparatur keamanan ini ke Papua, tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan terjadi di Wamena. Kerusuhan di Wamena yang berkarakter kebencian terhadap masyarakat pendatang ternyata tidak diantisipasi  aparat keamanan.

Kejadian kerusuhan di Wamena ini bisa dibilang aparat keamanan sebagai elemen terpenting negara gagal mengantisipasi kejadian ini. Dari kejadian ini, muncul pertanyaan kita, apakah masih ada perlindungan dari negara kepada warga negara? Bagaimana negara memberikan kepastian atas nasib orang-orang non Papua di tanah Papua?

Gerakan Rakyat ke Rakyat

Kematian balita berusia 4 tahun, dan anak kecil 8 tahun diantara orang-orang non Papua yang terbunuh, menunjukkan kebencian rakyat asli Papua terhadap pendatang sangat kental dan berdimensi luas. Kita pernah mengalami kondisi yang sama di masa lalu, ketika orang-orang Jawa diusir dari Aceh. Peristiwa ini terjadi  ketika Gerakan Aceh Merdeka mulai bergolak di Aceh.

Pembantaian dengan cara penuh kebencian terhadap pendatang Padang dan Bugis, menunjukkan bahwa bangsa Padang, Bugis dan non Papua lainnya, harus mempunyai orientasi baru dalam melindungi diri. Yakni tidak lagi bersandar hanya pada negara .

Orang  Padang, Bugis dan non Papua ini juga harus menulis surat ke PBB agar menghukum Benny Wenda, OPM dan juga pemerintahan Indonesia atas kegagalan melindungi orang-orang sipil tak berdosa. Hal ini untuk mencegah adanya gerakan yang berkatagori Genocide, alias pembasmian etnis.

Kebencian rakyat asli Papua atas pernyataan rasis yang mereka terima dari segelintir orang di Malang dan Surabaya, tidak boleh serta merta mengantarkan mereka membenci orang-orang non Papua di sana. Sebab, orang-orang Indonesia yang pergi ke Papua bukanlah kelompok bersenjata maupun kelompok pembenci rakyat Papua. Mereka adalah orang-orang yang merasa bahwa mencari rejeki adalah usaha yang tidak mengenal batas wilayah.

Catatan Akhir

Kita sangat terpukul dengan pembantaian etnis non asli Papua, yang terjadi di Wamena. Jokowi tidak boleh mentolerir pembantaian ini. Masalah vertikal dapat didekati dengan berbagai dialog, namun pembantaian etnis haruslah dilakukan dengan kekuatan negara, “at all force dan at all cost.”

Langkah inilah yang harus segera dilakukan negara. Disamping itu, gerakan antar rakyat Papua dan Non Papua untuk mengeliminir kebencian harus juga dilakukan secara langsung. Inisiatif rakyat ke rakyat langsung antar etnis tanpa menunggu negara hadir.

Penulis adalah Direktur Eksekutif Sabang Merauke Institute

Baca juga: Warga Minang Terbunuh di Wamena, MUI Sumbar: Akankah Kami Gelar 'Ranah Minang Mangisa Karih'
Banner iklan disini

Subscribe to receive free email updates:

17 Responses to "Innalillah, Duka Putra-putri Padang dan Bugis dan Runtuhnya Negara di Papua"

  1. Nkri harga mati. papua itu kan indonesia juga. knp mesti memerangi saudara sendiri.mana hati nurani mu. marah tak kan menyelesaikan masalah.

    BalasHapus
  2. Sadarlah kita semua bersaudara,sayangilah saudarmu klak nnti di sayang sng pencipta

    BalasHapus
  3. Adakan referendum tapi bukan papua melainkan rakyat Indonesia selain papua yg memilih ... pilihannya
    1. Papua dipertahankan ... atau
    2. Papua dilepas

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalo pemerintah sudah jelas gak ingin Papua lepas dari NKRI, karena Papua salah satu provinsi dengan pemasukan devisa negara terbesar (tambang emas) makanya rakyat Papua pasti ingin negerinya merdeka. Kita sebagai non Papua sangat dilema untuk menginginkan Papua keluar dari NKRI.

      Hapus
    2. Papua dilepas???
      Banyak yg tepuk tangan komen yg cerdas dek..

      Hapus
    3. Terlalu mudah berbicara pertahankan atau lepaskan. Anda apa gak tau kli papua itu NKRI

      Hapus
  4. Orangpapua sdm nya masih banyak yg kurang.., hanya ego yg mereka gunakan..., pemerintah harus bisa punya sikap tegas terhadap papua.., basmi atau biarkan berontak... semoga presiden bisa segera bersikap tegas pada orang papua

    BalasHapus
    Balasan
    1. Kalo presiden gak tegas dalam kasus Papua ini akhirnya non Papua dah pasti lari ter-birit2 untuk good bye Papua pulang meninggalkan Papua karena merasa tidak nyaman hidup di sana nyawanya terancam ..

      Hapus
    2. Apa yg anda mau basmi ! emangnya nyamuk ?. Komentar anda menjadikan orang utk melawan.

      Hapus
  5. Perbuatan yg bodoh dan keji

    BalasHapus
  6. Yg ngetik berita bikin emosi minta di dilempar taik kayaknya, MUTER MUTER MUTER BACOTnya !! Kayak Sundel jadinya ! Woy bambang kalo lo ngomong ada yg mati ya jelasin matinya gimana detail akar permasalahannya apa ! Cuma bilang di bakar, stop terus lanjut balita dibunuh ! Jelasin dulu prosesnya bambang ! Apa mereka semobil dtg kerumah warga ngebantai, apa pembunuhan biasa apa perang kampung apa gimana bambang ! Udh itu yg mati baru 24 orang an lo bilang Genosida ! Punya bacot itu perlu pake otak woy ! Genosida itu kalo satu ras di basmi sampe rasnya punah, lo bahas bugis padang aceh papua mereka masih ada blm ada yg punah bambang ! Buat berita jgn provokasi bambang ! Bikin malu aja !

    BalasHapus
  7. mmg hrs tegas dimanapun tempatnya kl pembrontak hrs di tumpas tp sptny og spt beni wenda dilindungi pihat barat jd susah pdhl masal dlm negri urusan dlm tdk bole dicampuri ham sll jd alasan barat utk campur pdhl gm kl didlm negri barat trjd pembrontakan pasti ham jg bs dilanggar ini berlaku diseluruh dunia

    BalasHapus
  8. Ham?????????????????????? _

    BalasHapus
  9. Woii... Bikin berita jangan buat provokasi dodol.


    BalasHapus
  10. Hati hati jgn sampai kita terprovokasi dg berita tdk jelas sumbernya

    BalasHapus
  11. Kalau yang kyk gini semua ribut cepat. Tapi kalau pelanggaran HAM di papua semua diam. Himmm ironi sekali..

    BalasHapus
  12. Mana HAM. Klw spt ini. Ham hanya titipan barat alias

    BalasHapus