Bagaimana Kondisi Umat Islam Pasca Pilpres 2019?





aksi bela islam

SETELAH PILPRES, APA VISI POLITIK UMAT ISLAM ?

Oleh : Nasrudin Joha 

Pilpres 2019 telah membongkar hakekat demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi, hanya memberi kebebasan bagi Sekulerisme untuk memimpin bukan Islam.

Ketika suara Islam, arus kebangkitan Islam, semangat pergerakan karena landasan Islam ingin mengaktualisasikan diri secara politik, demokrasi langsung memenggalnya. Tak boleh ada celah, apalagi ruang bagi gerakan Islam untuk eksis didalam sistem demokrasi.

Meskipun Prabowo bukan representasi Islam, namun Prabowo didukung penuh suara Islam. Representasi ulama, aktivis Islam, ormas Islam, semangat Islam, bahkan kampanye politik bernuansa Islam, ada dikubu Prabowo.

Sementara kubu sebelah, meskipun konon wakilnya ulama, namun jelas merepresentasikan rezim sekuler, anti Islam, represif, kumpulan Syiah dan LGBT, liberal dan atheis, serta gerombolan partai nasionalis dan yang berlabel Islam, namun membenci Islam, ajaran, dan simbolnya.

Kita bisa buktikan, dalam Pilpres 2019 yang menentukan kemenangan bukan suara pemilih, tapi otoritas lembaga pemilihan. Kita, juga bisa saksikan bagaimana seluruh organ negara telah disulap menjadi Timses menjelang, selama, dan hingga pasca Pilpres.

Jadi, kekalahan kubu Islam dalam Pilpres 2019 bukan karena umat Islam golput, bahkan tingkat keikutsertaan Pilpres tahun ini terbesar. Karena ada aspirasi umat Islam yang ingin segera terjadi perubahan, ikut menyuarakan aspirasi melalui proses politik demokrasi. Nyatanya, suara itu tetap dikalahkan.

Sejak sekarang, sejak saat ini, jangan ada yang menuding elemen Islam golput yang menjadi penyebab kekalahan. Kekalahan Prabowo bukan karena sedikitnya yang memilih, atau besarnya tingkat golput, bukan. Kekalahan Prabowo karena adanya kecurangan.

Jadi, problem utamanya ada pada demokrasi yang menghalalkan curang. Konstitusi negeri ini, implisit juga menghalalkan curang. Terbukti, MK enggan mengadili kecurangan Pilpres, dan hanya fokus pada itung-itungan PHPU. Jadi wajar, Klo ada pameo yang menyebut MK sebagai Mahkamah Kalkulator.

Sekarang, Anda menolak rekonsiliasi, menolak berdamai dengan rezim curang, lantas apa yang akan Anda lakukan ? Menunggu Pilpres 2024 ? Menunggu untuk dicurangi lagi ? Menyerahkan leher Anda pada demokrasi lagi ?

Ada baiknya, Anda berfikir out of the box. Perubahan, tak selalu dan tak melulu menunggu pemilu. Perubahan yang sejati, juga bukan hanya merubah rezim tetapi juga merubah sistem.

Problem yang mendera negeri ini, bukan hanya rezim curang yang amatiran tapi zalimnya minta ampuh. Problemnya, juga sistem demokrasi sekuler yang menolak nilai kejujuran agama, menolak standar halal haram berdasarkan ajaran Islam, menolak menerapkan hukum Islam. Sistem yang menghalalkan utang ribawi, menghalalkan harta umat dijarah dan dirampok penjajah asing dengan dalih 'investasi'.

Karena itu, lama sekali jika perjuangan ini menunggu tahun 2024. Apalagi, bunuh diri saja jika menunggu tahun 2024 kemudian ditahun 2024 kita kembali dicurangi, sebagaimana 2014 dan 2019.

Karena itu, umat Islam perlu peta perubahan baru, dengan beberapa syarat :

Pertama, orientasi perubahan haruslah mengarah pada visi ganti rezim dan ganti sistem. Sebab, problem pokok yang mendera bangsa ini adalah rezim yang tidak amanah serta sistem sekuler demokrasi.

Orientasi ini mewajibkan segenap umat untuk memahami sistem sekuler demokrasi secara detail, mengungkap kebusukan dan kebobrokannya, sekaligus memahami secara detail sistem Islam sebagai alternatif pengganti. Pada saat yang sama, umat ini wajib menetapkan dan mewujudkan calon pemimpin yang amanah, yang mampu membumikan nilai nilai Islam pada kehidupannya.

Kedua, visi politik ganti rezim ganti sistem ini tidak boleh dicantolkan pada gawe politik rutinitas politik, baik Pilkada, Pilpres maupun pemilu. Visi ini harus berdiri kokoh diatas nilai nilai dasar perubahan yang bervisi ada keadaan atau cita yang diinginkan, bukan menyandarkan pada waktu dan kalender politik tertentu. Boleh jadi perubahan yang dicapai jauh lebih cepat, tanpa menunggu tahun 2024.

Sementara partai dan politisi sekuler sedang sibuk berebut kursi, saling sikut, saling libas, umat ini bisa berfokus untuk mengkristalkan visi perubahan. Memilih dan memilah untuk menghimpunkan diri hanya didalam barisan pergerakan yang tulus dan ikhlas berjuang untuk umat, untuk Islam semata.

Ketiga, visi politik ini wajib disandarkan pada contoh dan teladan perjuangan Rasulullah SAW. Sebab, Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan dalam perjuangan.

Mengenai hal ini, yang penting diteladani dari Rasulullah SAW adalah :

Rasulullah SAW tidak pernah mau berkompromi dan berbagi konsesi kekuasaan dengan rezim yang ada. Rasulullah SAW tetap fokus berdakwah, menyadarkan umat pentingnya terikat dengan syariah, sambil terus mencari dukungan ahlun Nusyroh (militer) untuk mendukung dan melindungi dakwah Nabi.

Rasulullah SAW juga tak pernah menambatkan visi untuk menerapkan sistem selain sistem Islam yang dibawanya sebagai wahyu dari Allah SWT. Karenanya, Rasulullah saat itu justru ingin mengganti rezim dan sistem thagut dengan kekuasan yang taat pada syariat Islam.

Rasululah SAW juga tidak memfokuskan mencari dukungan hanya dari satu titik saja (Mekah) namun juga mencari peluang untuk menegakan sistem Islam dari seluruh wilayah yang berpotensi. Sampai akhirnya, pertolongan Allah SWT itu muncul dari kota Madinah, Rasulullah hijrah, menegakan Daulah Islam di Madinah.

Sejak saat itulah, kaum muslimin memiliki sistem dan pemimpin yang amanah. Kemudian, sistem itu dilanjutkan oleh para sahabat setelah nabi, Bani umayah, Bani abassiyah, hingga Turki Utsmani. Dan, pada tahun 1924 sistem amanah itu, yakni sistem khilafah dibubarkan oleh Mustofa Kemal La'natulloh, antek Yahudi.

Karena itu, saat ini visi utama pergerakan Islam dalam mengembalikan sistem dan kepemimpinan yang amanah adalah dengan kembali menegakan sistem khilafah. Hanya sistem khilafah, yang mampu menjamin ketaatan paripurna, dan turunnya berkah dari langit dan bumi, sehinga tercipta suatu masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, negeri yang baldatun, toyyibatun, warobbun Ghafur.

Marilah, dari negeri ini kita berlomba-lomba dengan kaum muslimin di belahan negeri yang lain, untuk berjuang menegakan khilafah. Kita tidak tahu, darimana datangnya pertolongan sebagaimana Rasulullah SAW dahulu terus berjuang. Baru kemudian, saat itu pertolongan justru datang dari jauh, dari kota Madinah, melalui tangan militer suku Aus dan Kazrat yang dipimpin oleh Sa'ad bin Muadz.

Negeri ini adalah negeri dengan mayoritas penduduk beragama Islam, militer yang ikhlas dan rindu pada Islam, tokoh dan ulama yang mewarisi darah pejuang Islam. Jika kombinasi umat, ulama dan militer bersatu bersinergi untuk menegakan sistem khilafah, tentu bukan mustahil khilafah tegak di negeri ini.

Selanjutnya, dari negeri ini kita melakukan proyek unifikasi. Kita satukan, negeri negeri Islam yang terpecah belah karena Sempadan ide nasionalisme, bersatu kembali atas dasar kesamaan akidah Islam.

Kelak, Amerika dan China tak akan lagi memandang remeh umat Islam. Kelak, pasukan khilafah akan mudah untuk dikirim membebaskan Palestina, melindungi muslim Uighur, menghukum rezim zalim Myanmar, dll.

Menarik bukan ? Dan semua yang Anda baca, dari paragraf atas hingga paragraf ini, tidak mungkin ditempuh melalu jalan demokrasi, melalui proses pemilu, Pilpres atau Pilkada. Semua, hanya dapat ditempuh dengan dakwah, dakwah yang mengikuti Thariqah dakwah Nabi. Inilah, jalan alternatif menuju kebangkitan Islam yang sejati. [].

Komentar tokoh :

Kalau boleh saya berikan masukan atas realitas politik saat ini adalah :
Pertama, problem politik yang terjadi saat ini adalah pemerintahan Jokowi ini di mata masyarakat, tidak saja dinilai inkompeten dari sisi figur, di mana kebijakan di semua lini kacau balau, tetapi pada akhirnya sejak putusan cacat dari MK, pemerintahan Jokowi tidak lagi dipercaya rakyat mampu atasi kesalahan kebijakannya sendiri.

Kedua, Terlihat dengan jelas bahwa kepercayaan masyarakat pada demokrasi mulai runtuh sejak putusan MK. Juga kecurangan sistematis penyelenggaraan pemilu yang melibatkan KPU pada pemilihan legislatif, di mana partai kuat koalisi pemerintahan, PDIP dan Nasdem justru perolehannya kursinya fenomenal.

Ketiga, Harapan rakyat pada koalisi partai ideal, yaitu yang dinilai menguatkan posisi perjuangan mengganti pemerintahan Jokowi, walaupun digagalkan MK, yaitu Gerindra, PAN dan PKS harus diakui makin kuat.

Keempat, realitas politik masyarakat saat ini, kalau boleh kita nilai, ada penumpukan "kemarahan" teramat kuat 70 juta pemilih Prabowo-Sandi terhadap kecurangan demokrasi.

Kelima, Tidak terelakkan lagi, harapan kuat masyarakat yang tidak lagi memiliki kepercayaan pada pemerintahan Jokowi sampai pada tahap penolakan Prabowo melakukan rekonsiliasi dan tidak hadiri pelantikan merupakan harga mati.

Melihat 5 poin atas realitas politik di atas, solusi yang mesti dikedepankan adalah bagaimana konsistensi koalisi parpol Gerindra, PKS dan PAN melihat rapuhnya pemerintahan Jokowi dan cacatnya demokrasi, juga dengan korban-korban berjatuhan itu mampu dijalankan searah-sebangun dengan harapan rakyat.

Gerindra mestinya wajib menjadi lokomotif atas harapan rakyat itu, utamanya karena Gerindra tidak bisa diingkari mendapatkan kepercayaan rakyat lebih besar, dilihat dari capaian perolehan kursi di parlemen.

Karena itu menjadi aneh buat kita jika Gerindra tidak mampu meletakkan aspek idealisme politik memenuhi harapan rakyat dengan penilaian atas keteguhan sebagai oposisi, malah tergerus pada politik pragmatisme ecek-ecek bagi-bagi kursi.
Banner iklan disini

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Bagaimana Kondisi Umat Islam Pasca Pilpres 2019?"

Posting Komentar