Rezim Kembali Akan Mentarget FPI Berdalih Anti Pancasila





Foto Jokowi dan Habib Rizieq
Foto Jokowi dan Habib Rizieq

REZIM KEMBALI AKAN MENTARGET FPI BERDALIH ANTI PANCASILA ?


Oleh : Nasrudin Joha 

Setelah sukses secara formil mencabut BHP HTI, kini rezim mentarget FPI. Apa yang dituduhkan kepada HTI, kembali menjadi dalih untuk menolak perpanjangan SKT FPI.

HTI dan FPI, keduanya adalah ormas Islam yang konsisten memperjuangkan syariah Islam melalui methode keormasan, di luar parlemen. Keduanya, juga secara terbuka berkomitmen ingin mengembalikan kejayaan Islam melalui tegaknya institusi khilafah. Bahkan, di FPI ada divisi khusus terkait Khilafah.


Bedanya, HTI menempuh legalitas dengan mendaftarkan diri sebagai Badan Hukum Perkumpulan (BHP) di Kemenkumham. Sementara FPI, mencukupkan diri dengan status Surat Keterangan Terdaftar (SKT) di Kemendagri.

Beberapa saat yang lalu, masa status terdaftar FPI habis. Sebagai ormas, FPI berhak memperoleh status Terdaftar untuk jangka waktu lima tahun Kedepan. Namun, Kemendagri membuat narasi tudingan untuk menghalangi legalitas FPI.

Jika HTI dicabut BHP nya, melelui status SK kemenkumham yang mencabut SK BHP HTI yang pernah dikeluarkan pada tahun 2014, beda pendekatan dengan FPI. Nampaknya, FPI akan dibekukan secara formal, dengan tidak mengeluarkan Status Tersaftar (SKT) untuk lima tahun Kedepan.

Saya tidak tahu, apakah proses pendaftaran FPI untuk memperpanjang status terdaftar lima tahun Kedepan sudah dilakukan. Jika sudah berproses, dan ada keputusan pejabat TUN secara pasif tidak mengeluarkan status Terdaftar baru (SKT baru dari Kemendagri), maka diamnya atau pasifnya Kemendagri telah memenuhi kreteria sebagai beshicking (KTUN) yang dapat digugat ke PTUN.

Namun, FPI sebelum menggugat ke PTUN dapat mengambil pelajaran berharga dari HTI, sebagai berikut :

Pertama, realitas substansi perkara di PTUN bukankah sengketa administrasi biasa, melainkan sengketa politik. Karenanya, sudah pasti ada unsur intervensi politik.

Karena itu, sehebat apapun lawyer yang disewa, sekuat apapun bukti yang dihadirkan, sekuat apapun argumentasi yang diterangkan ahli, toh akhirnya putusan PTUN mengalahkan HTI.

Kasus dikalahkannya HTI ini bisa jadi pertimbangan bagi FPI  untuk menggugat Kemendagri. Artinya, sejak awal motif menggugat harus diluruskan bukan untuk mengembalikan status Terdaftar FPI tapi untuk membongkar kejahatan rezim yang bertindak sewenang-wenang dalam membekukan status FPI.

Kedua, putusan PTUN hanya mencabut status formil BHP HTI, tidak mencabut hak konstitusi anggota HTI untuk terus berdakwah menyampaikan ajaran Islam. Bahkan, pasca pencabutan BHP HTI, diskursus khilafah semakin masif, ini jelas sesuatu yang diinginkan HTI.

Karena itu, putusan pengadilan hanya menang diatas kertas. Sementara pertarungan politik antara rezim yang ingin terus mempertahankan korupsi, demokrasi, liberalisme Sekulerisme berdalih Pancasila, kalah telak dengan kampanye umat yang menginginkan kembali diatur dengan syariat dan khilafah.

Bahkan pasca putusan PTUN,  Menhan menyebut mahasiswa, dosen, ASN hingga militer, disebut terpapar radikslisme dengan prosentasi yang mencengangkan. Tudingan radikalisme, jelas dialamatkan pada komponen umat yang menginginkan kehidupannya diatur dengan syariat Islam.

Ketiga, dalih anti Pancasila akan kembali menjadi alat membungkam FPI. Karena itu, rezim sejak saat ini akan menginventarisasi kegiatan FPI sebagai dasar tudingan untuk mencabut status terdaftar FPI, persis seperti pola yang dilakukan terhadap HTI.

Rezim akan mengaku paling Pancasilais, padahal barisan rezim paling korup. Rezim akan menuding FPI paling anti Pancasila, meskipun aktivis dan kader FPI selaku hadir terdepan setiap terjadi bencana di negeri ini.

Keempat, status Terdaftar (SKT) bukanlah kewajiban konstitusional. UU ormas memberi opsi bagi ormas, untuk berbadan hukum atau tidak berbadan hukum (pasal 10). Bahkan, putusan MK No. 82/2014, telah menegaskan bahwa ormas tidak wajib mendaftarkan diri.

Bagi FPI, tak terlalu penting terdaftar atau tidak. Toh, selama ini FPI tidak meminta anggaran dari negara untuk menjalankan kegiatan dakwah amar Ma'ruf nahi munkar. FPI, selama ini membiayai kegiatan secara mandiri melalui dana anggota dan simpatisannya.

Keadaan ini, memungkinkah FPI untuk mandiri tanpa perlu bantuan negara, sehingga, tak terdaftar pun bagi FPI tak soal. Yang penting, FPI dapat terus berdakwah.

Karena itu, jika rezim meneruskan pertarungan dengan FPI maka rezim akan mengalami kekalahan kedua, setelah sebelumnya dikalankan oleh HTI. Parameter menang atau kalah, bukan pada status atau putusan pengadilan, tetapi dukungan umat.

Pasca pencabutan BHP HTI, justru dukungan umat pada syariah dan khilafah makin membesar. Sementara, keengganan dan kebencian pada rezim zalim juga meningkat. Jika rezim memaksa bertarung dengan FPI, sudah dapat dipastikan rezim akan kembali kalah telak.

Kecintaan umat pada FPI, pembelaan umat pada FPI akan semakin besar. Dan, tentu saja pada saat yang sama, keengganan dan kebencian umat pada rezim zalim juga memuncak.

Berani lawan FPI ? [].

Subscribe to receive free email updates:

1 Response to "Rezim Kembali Akan Mentarget FPI Berdalih Anti Pancasila"

  1. Sangat lucu kalau mau menyalahkan pemerintah atas nasib FPI sekarang. Pertama, FPI sudah diberikan waktu untuk melengkapi berkas-berkas perpanjangan izin ormas tapi sampai batas waktu yg ditentukan masih belum dilengkapi. Lalu jika FPI tidak berstatus terdaftar (SKT) maka akan lebih rentan paham radikal, dan bohong jika FPI tidak perlu dana hibah dari Kemendagri untuk ormas terdaftar (SKT).
    Kedua, di anggaran dasar FPI pasal 6 tentang visi misi FPI jelas disebutkan bahwa visi misi organisasi FPI adalah penerapan syariat Islam secara kaaffah dibawah naungan Khilafah Islamiyah. Jelas ini bertentangan dengan pancasila. Jangan mencari alasan untuk nasib FPI yang ada ditangan FPI sendiri, sementara sang imam besar masih belum mau kembali ke Indonesia.

    BalasHapus